PUSAT I

Share info!

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN
DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH
(PUSAT I)

APA DAN BAGAIMANA TUGAS DAN FUNGSI PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH?

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana dan program dan pedoman, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Pusdiklat ini menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan program dan pedoman diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  2. Penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standardisasi diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  3. Pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pelajaran di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  4. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  5. Pelaksanaan diklat di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.
  6. Evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
  7. Penyusunan kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH TERDIRI ATAS 3 (TIGA) BIDANG

1. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman, serta pelaksanaan diklat di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum adalah:

  • Diklat Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal bagi Pejabat Strategis (di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Utara);
  • Orientasi Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
  • Diklat Teknis Pemerintahan bagi Camat;
  • Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
  • Diklat Penataan Batas Wilayah bagi Pejabat Pelaksana;
  • Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Pejabat Strategis;
  • Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah bagi Pejabat Strategis.

2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan diklat di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

  • Diklat Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  • Diklat Kesatuan Bangsa bagi Pejabat Strategis.
  • Diklat Peningkatan Kompetensi Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  • Diklat Kesatuan Bangsa bagi Pejabat Pelaksana.
  • Diklat Legislasi Bagi Anggota DPRD.
  • Diklat Perlindungan Masyarakat bagi Pejabat Strategis
  • Diklat Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintah bagi Anggota DPRD.
  • Diklat Perlindungan Masyarakat bagi Pelaksana Teknis.
  • Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah bagi Anggota DPRD.
  • Diklat Penanganan Konflik Perbatasan bagi Pelaksana Teknis.
  • Orientasi Bidang Poldagri.

Diklat PNBP 2011

  • Diklat Kesatuan Bangsa.
  • Diklat Perlindungan Masyarakat.
  • Diklat Penanganan Konflik Pertanahan.
  • Diklat Penanganan Konflik Perbatasan.
  • Diklat Penanganan Konflik Sosial Budaya.
  • Diklat Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
  • Diklat Legislasi bagi Anggota DPRD.
  • Diklat Peningkatan Kompetensi Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
  • Diklat Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintah bagi Anggota DPRD.
  • Diklat Pengawasan Penyelenggaraan bagi Anggota DPRD.

3. Bidang Kader dan Kepemimpinan
Bidang Kader dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program dan pedoman serta pelaksanaan diklat di bidang kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah.
Kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Bidang Kader dan Kepemimpinan adalah:

  • Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SEPIMDAGRI) Tingkat Dasar.
  • Sekolah Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (SEPIMDAGRI) Tingkat Madya.
  • Diklat Kepemimpinan Kepala Kelurahan.
  • Orientasi Bidang Kader dan Kepemimpinan.
  • Diklat Pengasuh bagi Pengasuh Praja IPDN.
  • Diklat Kepamongprajaan.

Diklat PNBP 2011

  • Diklat Kepamongprajaan.
  • TOT Kepamongprajaan.
  • Diklat Peningkatan Pengembangan Situasional.
  • Diklat Pengembangan Negosiasi.

SIAPA NARASUMBER/WIDYAISWARA ?
Narasumber/widyaiswara/tenaga pengajar terdiri dari pejabat fungsional widyaiswara, pejabat struktural, serta pakar/praktisi/tenaga ahli dalam bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga kementerian pemerintah maupun swasta.

TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN
TEMPAT PENYELENGGARAAN

  1. Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan;
  2. Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Semplak-Kemang Jalan Raya Semplak Bogor Jawa Barat;
  3. Hotel, minimal di hotel berbintang 3 yang representatif bagi penyelenggaraan diklat (disesuaikan dengan target group dan biaya penyelenggaraan).

PEMBIAYAAN
Biaya penyelenggaraan Diklat berasal dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAIMANA CARA MENGIKUTI KEGIATAN PADA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH ?
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mendaftarkan peserta diklat ke Bidang pelaksana kegiatan sesuai diklat yang diperlukan. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri melalui Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan Nomor telepon/fax. (021) 7943422, 7943421, 7998653.

shadow